Dua hari lalu, media massa memberitakan bahwa pengadilan Bahrain mengadili delapan orang warga negara Arab di pesisir Teluk Persia itu dengan dakwaan tindakan subversif. Mereka dituduh bersekongkol dengan Iran dalam kudeta menggulingkan pemerintahan Al Khalifa. Pengadilan memutuskan bahwa kedelapan warga Bahrain itu divonis kurungan penjara selama 15 tahun.
Tampaknya, tudingan konspiratif terhadap Iran yang dilancarkan pemerintah Al Khalifa ditempuh untuk melarikan diri dari masalah internal di negara itu. Selain itu, tudingan tersebut digelontorkan untuk mengalihkan opini publik dunia, terutama masyarakat kawasan atas aksi kekerasan yang dilakukan penguasa Bahrain terhadap demonstran damai.
Petugas keamanan Bahrain yang dibantu tentara Perisai Jazeera, yang terdiri dari tentara Saudi, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab, memberangus aksi protes rakyat Bahrain dengan cara-cara kekerasan. Namun ironisnya, publik regional dan internasional bersikap pasif menyikapi intervensi militer tersebut.
Padahal para pengamat independen sejak awal menilai pengerahan pasukan Perisai Aljazeera yang dipimpin Saudi ke Bahrain dilakukan dengan lampu hijau Washington. Bagi AS sendiri, Bahrain sangat penting karena di sanalah kapal induk kelimanya ditambatkan.
Terkait tudingan Bahrain terhadap Iran, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Tehran tidak melakukan intervensi terhadap urusan negara lain, apalagi negara tetangga seperti Bahrain. Mehmanparast Senin dalam wawancara dengan Mehr (28/5) mengatakan, “Kami berulangkali menyatakan tidak ikut campur dalam urusan internal Bahrain dan penyebab utama dari krisis di negara ini karena mengabaikan tuntutan rakyatnya sendiri.”
Ramin Mehmanparast menyerukan supaya pemerintah Bahrain mengindahkan tuntutan rakyat mereka, dari pada menuduh negara lain berusaha untuk menggulingkan rezim Manama.
Bagi Tehran, tudingan yang dilancarkan Manama terhadap Iran tidak akan menyelesaikan masalah yang menimpa Bahrain. Sebab, masalah utama di negara itu adalah penguasa Al khalifa kehilangan struktur sosial yang merupakan mayoritas rakyat negara Arab itu.
Penguasa Bahrain saat ini mendapat penentangan keras dari mayoritas rakyatnya sendiri. Demi melanggengkan kekuasaan yang tidak dikehendaki rakyatnya sendiri, rezim Al Khalifa melakukan berbagai cara termasuk menerima dikte Riyadh.
Sejatinya, satu-satunya solusi bagi Bahrain adalah kembali meletakkan prinsip-prinsip demokrasi di negara Arab itu. Tidak ada jalan lain bagi Manama selain mendengarkan tuntutan mayoritas rakyat dan menolak segala bentuk intervensi asing. Prakarsa apapun yang tidak mempertimbangkan kepentingan mayoritas rakyat Bahrain menciderai demokrasi dan kemanusian, dan tentu saja akan semakin menyayat luka rakyat yang semakin menganga.(IRIB Indonesia/PH)
