Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di Amman usai shalat Jumat (8/6) dalam rangka mengungkapkan kemarahan mereka atas keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak guna menutupi defisit anggaran negara yang diperkirakan akan mencapai tiga milyar USD hingga akhir 2012.
Para pengunjuk rasa juga mengecam kegagalan pemerintah untuk memberlakukan reformasi politik yang dijanjikan.
Hamzeh Mansour, pemimpin Front Aksi Islam, sayap politik dari Ikhwanul Muslimin mengatakan, “Sejauh ini, reformasi tidak meyakinkan dan tidak menjawab tuntutan rakyat Yordania. Kedua, kita memprotes kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.”
“Kami memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga. Kami menyatakan bahwa pemerintah [telah] melupakan tugasnya dan hanya merogoh kantong rakyat untuk membayar utang-utangnya,” tambahnya.
Pada 26 Mei, kabinet Yordania mengumumkan bahwa harga bensin premium dinaikkan 20 persn menjadi satu dinar ($ 1.4) dari 0,795 dinar per liter. Tarif listrik juga juga naik yang secara otomatis melambungkan harga di sektor industri dan jasa.
Namun pemerintah tidak menaikkan harga bensin kelas biasa yang digunakan oleh rakyat berpenghasilan rendah Yordania guna untuk menghindari protes yang lebih dahsyat.
Pemerintah Yordania mengklaim terpaksa menaikkan harga listrik setelah terjadi gangguan pada impor gas Mesir yang akhirnya mendesak pemerintah beralih ke solar yang jauh lebih mahal untuk menutupi kebutuhan listrik. Gas impor Mesir menyuplai 80 persen pembangkit listrik Yordania.
Sejak Januari 2011, rakyat Yordania berdemonstrasi menuntut reformasi politik, termasuk pemilihan perdana menteri langsung oleh suara rakyat dan pemberatasan korupsi.
Sejak awal aksi protes, penguasa Yordania, Raja Abdullah II, telah memecat tiga perdana menteri dalam upaya meredam protes.
Raja juga telah mengubah pasal 42 dalam UUD yang telah berusia 60 tahun, yang memberikan parlemen peran lebih luas dalam pengambilan keputusan. (IRIB Indonesia/MZ)
