Televisi al-Alam Sabtu (12/5) melaporkan, Organisasi Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Amerika tersebut menegaskan bahwa pejabat UEA tidak menghormati kebebasan berpendapat, hak-hak rakyatnya, serta melarang pembentukan kominas dan kelompok.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa alasan penangkapan aktivis di UEA baru-baru ini hanya karena dituduh memiliki hubungan dengan satu komunitas yang menuntut reformasi.
Tututan reformasi terhadap kebijakan pemerintah dan badan-badan keamanan UEA meningkat pada tahun lalu. Bahkan, sejumlah pihak pada bulan Maret 2011 menuntut pejabat UEA untuk melakukan reformasi politik.
Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif Human Rights Watch Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara, menyatakan kekhawatiran terkait meningkatnya penumpasan dan penangkapan aktivis di UEA.
Dia mengatakan, rakyat UEA harus berani berbicara tentang reformasi tanpa harus takut dengan penangakapan oleh badan-badan keamanan pemerintah.
Di bagian lain pernyataannya, Whitson menandaskan, tindakan pemerintah UEA tersebut telah mengabaikan hukum internasional dan bertentangan dengan parameter HAM.
Sarah Leah Whitson juga menuntut pejabat UEA untuk segera membebaskan semua aktivis dan menghentikan sikap brutalnya.
Lebih lanjut, Whitson mengatakan, pasukan keamanan UEA menyerbu rumah-rumah warga dan menangkap mereka yang memiliki hubungan dengan kubu oposisi pemerintah. Tindakan tersebut membuktikan bahwa UEA tidak menghormati hak-hak warganya dalam membentuk suatu komunitas atau kebebasan berpendapat.
Sebelumnya, Human Rights Watch telah berulangkali menegaskan kepada UEA untuk membebaskan tahanan tanpa syarat dan menuntut penghentian ancaman penghapusan kewarganegaraan terhadap tujuh aktivis. (IRIB Indonesia/RA)
