Diplomat Suriah Tuding Inggris dan Jerman Menyulut Tsunami Kebohongan

Diposting oleh Bocah Klepon on Senin, 28 Mei 2012

Berita Timur Tengah, - Suriah mengecam keras penyimpangan pernyataan Dewan Keamanan PBB menyangkut pembantaian terhadap warga di kota Houla, di barat negara itu....

Suriah mengecam keras penyimpangan pernyataan Dewan Keamanan PBB menyangkut pembantaian terhadap warga di kota Houla, di barat negara itu.

Pada hari Ahad (27/5), Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja’afari menyebut statemen itu sebagai “tsunami kebohongan”.

Para anggota Dewan Keamanan PBB bersidang pada Ahad sore untuk mendengar penjelasan soal insiden pembantaian itu dari ketua misi pengawas PBB di Suriah, Mayor Jenderal Robert Mood melalui konferensi video.

Ja’afari mengatakan dewan beranggotakan 15 negara itu keliru menafsirkan ucapan Robert Mood.

Merujuk pada bagian dalam pernyataan DK PBB yang mengecam penembakan artileri dan tank pasukan keamanan Suriah terhadap kawasan perumahan di Houla, Ja’fari menegaskan bahwa itu adalah interpretasi dari negara-negara Barat seperti Jerman dan Inggris.

“Jika Anda perhatikan literatur dalam statemen tertulis, Anda akan menemukan bahwa tidak ada dalam statemen itu Dewan Keamanan menyalahkan pasukan pemerintah Suriah atas pembunuhan dan persiapan pembantaian massal itu,” kata Ja’afari.

Ditambahkan Robert Mood bahwa tidak jelas bagaimana pembunuhan massal itu telah terjadi dan bahwa peristiwa tersebut perlu diselidiki.

Menurut pejabat penjaga perdamaian PBB Herve Ladsous, Mood mengatakan kepada dewan bahwa PBB pengamat telah menambah jumlah korban tewas di Houla menjadi 108 setelah meninjau TKP.

Ahmad Fawzi, juru bicara Kofi Annan menegaskan, “Mereka yang tewas termasuk 49 anak dan 34 perempuan.”

juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah Jihad Makdissi mengatakan hari Ahad bahwa Damaskus menuding “kelompok bersenjata” bertanggung jawab atas bentrokan berdarah di Houla.

Insiden meletus antara pasukan Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata, meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak 12 April lalu. (IRIB Indonesia/MZ)


Timur Tengah