Palestine Today Senin (11/6) melaporkan, Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas mengatakan, proses rekonsiliasi nasional akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani antara Hamas dan Fatah di Kairo, ibukota Mesir, dan semua dokumen terkait hal itu harus dievaluasi di bawah pengawasan kedua gerakantersebut.
Ia menambahkan, tugas pemerintah persatuan nasional diringkasmenjadi tiga poin utama, di mana poin pertama dari kesepakan ini adalah rekonstruksi Jalur Gaza akibat perang yang dilancarkan rezim Zionis Israel pada tahun 2008 dan 2009.
Lebih lanjut, jubir Hamas menandaskan, poin kedua dari tugas pemerintah persatuan nasional adalah pelaksanaan perjanjian dan menciptakan ruang yang tepat untuk merealisasikan semua rekomendasi komite kebebasan, dan poin ketiganya, lanjut Barhoum, adalah menyiapkan pemilu pemimpin Otorita Ramallah dan badan legislatif Palestina.
Sebelumnya, Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Pemerintah Terpilih Palestina juga menegaskan komitmen Hamas terhadap rekonsiliasi nasional.
Haniyeh mengatakan, rakyat Palestina menghormati rekonsiliasi nasional berdasarkan prinsip dan tujuannya, bukan berdasarkan koodinasi keamanan dengan Israel.
Khaled Meshal, Ketua Biro Politik Hamas dan Mahmoud Abbas, Ketua Otorita Ramallah menandatangani perjanjian untuk membentuk pemerintah persatuan nasional di manaAbbas sebagai perdana menterinyai pada tanggal 6 Februari 2012 di Doha, ibukota Qatar. (IRIB Indonesia/RA)
