Perintah tersebut diinstruksikan pada Rabu (6/6) setelah parlemen Israel menolak Rancangan Undang-undang yang melegalkan pos pemukiman.
Berdasarkan hukum internasional, semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur dianggap ilegal.
Sejumlah bangunan pemukiman dianggap ilegal oleh hukum Israel dan Tel Aviv setuju untuk menghapus semua atau bagian dari enam bangunan ilegal tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung.
Tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa lima bangunan yang merupakan rumah bagi 30 keluarga di Ulpana, seluruhnya dibangun di atas tanah Palestina.
Netanyahu memerintahkan pemindahan bangunan di Ulpana ke bekas pangkalan militer terdekat di bagian lain dari Beit El dan di tempat itu akan dibangun 300 unit rumah baru guna menenangkan pemukim Zionis.
Meski kecaman terus dilontarkan oleh masyarakat internasional, namun rezim Zionis terus membangun pemukiman ilegal di atas tanah-tanah Palestina.
Hingga kini, ribuan warga Zionis tinggal di puluhan pemukiman ilegal sejak pendudukan Israel di Tepi Barat dan timur al-Quds pada tahun 1967. (IRIB Indonesia/RA)
